Today Weather

Analisis Baru Mengenai Kelestarian Lingkungan Indonesia


Laporan baru Bank Dunia yang diluncurkan terakhir ini menggaris bawahi tantangan kebijakan di tingkat atas yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kelestarian lingkungan, sehingga dapat menyediakan lebih banyak dana untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih baik. Country Environmental Analysis mengukur biaya ekonomi atas degradasi lingkungan dan menawarkan pilihan mengenai cara terbaik untuk mengatasi masalah prioritas tata kelola lingkungan dan adaptasi perubahan iklim. Laporan ini disusun melalui konsultasi yang luas dengan pemerintah Indonesia, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga riset.
Berdasarkan analisis, biaya degradasi lingkungan terhadap perekonomian Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut:
  • Modal alam yang mencapai sekitar seperempat total kekayaan Indonesia tapi menyusut cepat dan tidak diimbangi dengan investasi yang mencukupi dalam modal sumber daya manusia atau yang dihasilkan.
  • Perubahan iklim akan menciptakan sejumlah dampak negatif di Indonesia, termasuk penurunan produksi panen, risiko banjir yang lebih besar, serta penyebaran penyakit bawaan vektor yang lebih luas, dengan proyeksi biaya ekonomi mencapai 2,5-7,0 persen PDB di tahun 2100.
  • Sanitasi yang buruk diperkirakan telah menimbulkan biaya kesehatan, air, pariwisata yang besar dan biaya kesejahteraan lain senilai lebih dari $6 miliar di tahun 2005, atau lebih dari 2 persen PDB tahun itu.
  • Polusi udara di luar dan dalam ruangan diperkirakan menimbulkan dampak kesehatan sekitar $5.5 miliar per tahun atau sekitar 1,3 persen PDB (2007).
  • Penggundulan hutan sejak 2001 telah mencapai lebih dari 1 juta hektare per tahun. Tingkat ini telah mengalami penurunan dari 2,5 juta hektare per tahun, tapi masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara berhutan tropis lain. Penggundulan hutan dan konversi lahan gambut menyebabkan degradasi lingkungan, kerugian kesehatan dan keanekaragaman hayati, serta emisi gas rumah kaca.

"Degradasi lingkungan menimbulkan biaya tinggi untuk Indonesia. Namun, melalui pemberlakuan undang-undang baru mengenai lingkungan, ketenagalistrikan dan pengelolaan limbah padat, Indonesia secara jelas berada di jalur menuju masa depan dengan lingkungan yang lebih lestari," ujar Joachim von Amsberg, Kepal Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. "Langkah selanjutnya dalam transformasi ini adalah menyeimbangkan kerangka kerja hukum ini dengan kapasitas dan insentif yang memadai di semua tingkat pemerintahan, sekaligus mengambil tindakan adaptasi dan mitigasi yang sesuai untuk mengatasi perubahan iklim."
Indonesia telah diidentifikasi sebagai salah satu negara Asia yang paling rentan terhadap bahaya perubahan iklim. Kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, dan longsor merupakan bahaya yang akan berdampak pada masyarakat miskin yang tinggal di pesisir pantai dan bergantung pada pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, dengan tindakan adaptasi yang tepat, manfaat tahunan dari menghindari kerusakan akibat perubahan iklim kemungkinan akan melebihi biaya tahunan tanpa adanya investasi adaptasi sampai 2050.
"Perubahan iklim meningkatkan kesulitan dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan, sekaligus membawa peluang untuk pertumbuhan rendah karbon dan pembiayaan iklim untuk mitigasi dan adaptasi. Seperti yang disebutkan dalam pidato Presiden Yudhoyono pada pertemuan G-20 terbaru, hal yang lebih penting adalah Indonesia benar-benar berkomitmen untuk mencapai kelestarian dan telah mengambil tindakan," ujar Timothy H. Brown, Senior Natural Resources Specialist untuk Bank Dunia di Indonesia. "Mitra internasional seperti Bank Dunia siap membantu Indonesia mencapai kesinambungan yang lebih besar dan mewujudkan ambisi pertumbuhan rendah karbon."
Dalam Pertemuan Para Pemimpin G-20 di Pittsburgh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia mau mengurangi emisi sampai 26 persen di tahun 2020; merencanakan pengurangan satu miliar ton CO2 di tahun 2050; berusaha membuat kehutanan menjadi area penyerapan karbon di tahun 2030; melanjutkan kebijakan efisiensi bahan bakar; dan menjadikan transportasi umum lebih ramah lingkungan dalam 10 tahun mendatang.
Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/CAPNPS2I10